BERTEMU DIRJEN ANGGARAN KEMENKEU, AGPAII DESAK PENCAIRAN TUKIN

Jakarta_Ribuan Pengawas PAI dan Guru PNS PAI yang mengajar di sekolah umum sedang mengalami kegelisahan. Apa pasalnya? Terbitnya surat DJA Kemenkeu Nomor S-369/AG/2021 inilah yang membuat mereka resah karena tunjangan kinerja atau tukin terancam tidak dapat mereka nikmati. Keresahan ini mereka sampaikan kepada DPP AGPAII dan segera ditinjaklanjuti.

Menindaklanjuti keresahan ini DPP AGPAII menginisiasi Rapat Koordinasi Nasional DPP AGPAII dengan mengundang Dirjen Anggaran Kemenkeu, Kemenag dan beberapa pihak terkait, Jumat (10/12). Topik utama rakornas ini meliputi klarifikasi anggaran dan mencari solusi efektif pembayaran tukin Pengawas dan Guru PAI.

Rakornas yang diselenggarakan secara daring ini selain menghadirkan Dirjen DJA Kemenkeu, dihadiri pula oleh Direktur PAI, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha dan AGPAII selaku inisiator.

Rakornas AGPAII dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu (dok) 

Pada kesempatan ini Direktur DJA, Purwanto menjelaskan regulasi terkait pencairan tukin. Menanggapi hal itu Ketua Umum AGPAII Mahnan Marbawi mendesak agar DJA Kemenkeu segera membayarkan tukin Pengawas dan Guru PAI.

“Beliau-beliau ini telah melaksanakan tugas dengan baik, sudah ada diskresi pembayaran tunjangan yaitu PMA no. 11 tahun 2019 dan sudah ada payung hukum dari Direktorat PAI. Dengan demikian hak mereka sudah waktunya diterima,” demikian tegas Mahnan.

Rakornas ini menghasilkan beberapa keputusan yaitu :

  1. Dirjen DJA akan mengkaji ulang terkait regulasi yang bisa menjadi payung pembayaran tukin,
  2. Pada prinsipnya DJA dan semua yang hadir setuju bahwa tukin GPA harus bisa dibayarkan karena menyangkut: keadilan, kesamaan hak dan hajat hidup orang banyak,
  3. Diusahakan akan dibahas secepatnya terkait regulasi untuk payung hukum pembayaran tukin GPA,
  4. Pak Direktur PAI meminta kepada DJA agar dapat segera dicairkan selisih tukin bagi GPAI yg dipekerjakan di Pemda, kalau perlu bisa satu dua hari ini,
  5. DPP AGPAII meminta hal yang sama tetapi dengan tetap memperhatikan aturan yang ada, jangan sampai melanggar aturan,
  6. DJA menyatakan siap membantu dan langsung ditindaklanjuti dengan pertemuan internal,
  7. Dari pembicaraan yang ada terutama menurut Tim dari DJA mesti juga melibatkan Kemenpan RB.
  8. Dengan Kemenpan RB tidak hanya masalah selisih tukin, tapi juga masalah undang-undang yang membahas ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain. (*)
Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia