Reaksi PKB Soal Program Seleksi Sejuta Guru Honorer Jadi PPPK, Tegas!

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) dalam FGD bertajuk Pengangkatan Guru Honorer: Regulasi dan Solusi Masa Depan di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/4/2021). Foto: Humas DPR RI

pnn.com, JAKARTA – Penyelesaian kasus pengangkatan guru honorer di Indonesia saat ini masih berlaku parsial. Perlu langkah penanganan agar masalah guru honorer yang terbengkalai puluhan tahun bisa segera tuntas.

“Masalah pengelolaan pendidikan di Indonesia merupakan masalah sensitif. Salah satunya masalah guru yang tak kunjung terselesaikan meskipun sudah ada program seleksi sejuta guru honorer, ”ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengangkatan Guru Honorer: Regulasi dan Solusi Masa Depan di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/4/2021). Hadir dalam FGD tersebut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani, Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bapenas Amich Alhumami, Ketua Umum PB PGRI Unifah, dan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.

Selain itu hadir Anggota Komisi X dari FPKB Em Hasanuddin, Andi Muawiyah Ramli, dan Muhammad Khadafi.

Cucun menjelaskan salah satu faktor dalam pengelolaan Pendidikan di Indonesia adalah belum memenuhi dana Pendidikan 20% APBN teralokasikan untuk fungsi Pendidikan. Dia berharap anggaran 20 persen APBN benar-benar teralokasikan untuk Pendidikan.

“Kami mendorong agar alokasi dana 20% benar-benar untuk dana Pendidikan,” ujar Wakil Ketua Banggar DPR tersebut. Ketua Komisi X Syaiful Huda periksa langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah guru honorer di Indonesia.

Menurut Huda, Pemerintah harus punya solusi yang berkaitan dengan masalah keterbatasan, regulasi, hingga perbaikan komunikasi dengan pemegang saham.

“Kasus tidak terpenuhinya formasi seleksi sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021 merupakan cerminan jika langkah pemerintah memang masih parsial. Hingga kemarin guru honorer yang dipastikan mengikuti seleksi menjadi PPK hanya dengan 513.000, ”katanya. Huda kedekatan agar pemerintah tetap menuntaskan seleksi sejuta guru honorer sebagai PPPK tahun ini juga. Jika saat ini formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah baru sekitar 513.00, maka sisanya harus dituntaskan pada seleksi berikutnya. “Kami meminta maaf kepada para asosisi guru honorer untuk menerima konsep PPPK meskipun ini langkah jangka pendek. Kami juga telah mendorong mendikbud untuk melakukan afirmasi agar ada perlakuan khusus bagi guru-guru honorer dengan kualifikasi khusus, ”katanya.

Masalah pengelolaan Pendidikan di Indonesia termasuk guru honorer akan terurai jika ada komitmen kuat dari pemerintah untuk meletakkan masalah ini di tempat yang seharusnya. Menurutnya isu Pendidikan saat ini masih kalah dengan isu ekonomi maupun isu politik. Akibatnya Pendidikan hanya bergerak di ruang sunyi yang muncul ke permukaan saat ada kasus-kasus tertentu saja. “Butuh kebijakan luar biasa untuk mengangkat guru honorer. Jika atau perlu yang dibutuhkan untuk merevisi regulasi, maka sebaiknya hal itu tidak ragu dilakukan. Jika di bidang ekonomi ada omnibus law, maka tidak ada salahnya konsep omnibus law juga dibutuhkan untuk memperbaiki pendidikan dunia termasuk dalam konsepsi anggaran, ”katanya. (Fri / jpnn)

Sumber berita:  https://www.jpnn.com/news/reaksi-pkb-soal-program-seleksi-sejuta-guru-honorer-jadi-pppk-tegas?