Seri Belajar Ringan Filsafat Pancasila ke 51 Memaknai sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” Bagian ke 5

 

Mufakat tidak datang dari ruang kosong. Mufakat hadir dari kerelaan untuk meleburkan kepentingan pribadi atau kelompok untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk maslahat umat, berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan. Bukan untuk menang-menangan. Walau faktanya selalu dipenuhi dengan keinginan-menguasai”
Namun ruang kosong yang kemudian menjadi “ruang bersama” yang dipenuhi keinginan berkuasa. Hasrat primitif seperti halnya kebutuhan seksual. Kuasa-menguasai menjadi bagian dari hasrat yang selalu hadir pada setiap orang di berbagai kasta sosial. Sebab tanpa kuasa-menguasai, “ruang bersama” itu, menjadi ruang kosong yang sepi dan hening.
Tetapi ruang bersama tersebut bukan juga seperti film garapan John Krasinski “A Quiete Place” yang sepi dan hening dari bisingnya suara-suara manusia. Sebab ketika bersuara, berakibat berbahaya. Percis represi para rezim. Politik adalah seni bersuara untuk menguasai suara banyak orang. Atau bersuara untuk kemaslahatan banyak orang. Orang banyak yang diwakili suaranya. Suara yang tak mewakili orang banyak.
“Sejak jaman nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Bahkan pertama-tama mereka yang membuang diri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau samudera masih membawa sisa-sisa kekuasaan sesamanya. Dan selama ada yang diperintah dan diperintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik”, tegas Pramoedya Ananta Toer.
Hasrat kuasa-menguasai adalah DNA politik -dexyribonucleic acid-materi genetik penyimpan infromasi genetik akurat tentang seseorang- manusia. Politik yang bergerak untuk menguasai mufakat dalam ruang-ruang kasat atau tak kasat mata. Entah mufakat karena transaksi timbal balik atau karena hegemoni. Dan untuk menguasai senjata yang dibutuhkan. Politik identitas atau identitas politik, atau juga menyematkan identitas kepada lawan menjadi bagian dari cara kuasa-menguasai.
Politik identitas hanya menjadi alat para pemburu kuasa untuk memanipulasi ruang publik. Demi menggalang kuasa dan pemenuhan kepentingan ekonomi politik semata. Bukan untuk hajat hidup rakyat banyak yang dilindungi undang-undang. Baik secara bersama atau melalui opini, identitas politik dihamburkan atau politik identitas digaungkan. Agar rakyat mendukung dan pembenaran atas kepentingan manipulatif terselubung.
Dengan politik identitas, ruang publik bisa dipengaruhi. Penyematan identitas politik dan politik identitas bisa memeras dan melawan kelompok lain yang berbeda. Mendominasi arus besar kepentingan kelompok. Ya! Politik identitas manjadi alat untuk mengkonstruk posisi dan kepentingan suatu kelompok dalam sebuah komunitas politik.
Politik identitas kadang menjadi alat untuk bermufakat. “Kamu golongan Kami atau bukan! Kami adalah “A”, Kamu adalah “B”. Karena “A” yang terbaik! Maka mufakat harus sesuai dengan golongan Kami!” Begitu kira-kira politik identitas dijalankan.
Identitas “A” atau “B” bisa berupa apa saja. Agama, ras, kepentingan politik, suku, ekonomi, kelompok hobi, kelompok arisan atau apapun. Asal anggota merasa nyaman, tidak tertarik dan tertarik untuk bergabung. Dan paling gampang adalah berdasarkan identitas agama. Mudah untuk dikapitalisasi dan menjadi mekanisme politik dalam industri politik.
Bergantung kepada yang mengidentifikasi dan kepentingan. Politik identitas adalah -klaim. kuasa yang ingin menjadikan sebuah identitas sebagai sebuah kebenaran untuk digunakan agar bermufakat. Padahal belum tentu itu klaim yang benar. Sebab yang benar itu hanya ada satu, entah dimana! Mungkin di bawah sajadah seorang merbot mushola atau di kain lusuh para cantrik biara atau gereja!
Siapa yang dikuasai dan menguasai. Yang mampu menyematkan identitas paling kuat, dia menjadi penguasa. Entah di dunia maya atau di dunia nyata. Karena hampir tak ada beda dunia maya dan dunia nyata. Dan orang pun berramai-ramai Mengidentifikasi diri dalam identitas sang penguasa atau arus besar. Jika begini tak ada artinya musyawarah. Sebab pasti semua akan bermufakat kepada penguasa identitas.
Mufakat bukan karena sematan kesamaan identitas politik atau kepentingan. Namun karena maslahat rakyat yang menjadi tujuan adanya mufakat. Sayang mufakat tak pernah mewujud bulat. Selalu ada segompal beda, karena tak sama kepentingan. Musyawarah tak selalu membentuk utuh, karena selalu ada keukeuh “mau” tak kompromi. Tak ada Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan tanpa kerendahan hati untuk berkompromi. Dan tak menyematkan identitas untuk kepentingan apapun. (250621)

Sumber berita: Seri Belajar Ringan Filsafat Pancasila ke 51 Memaknai sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” Bagian ke 5

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia