SILANG SENGKARUT PENGADAAN GURU AGAMA: AGPAII LUNCURKAN PETISI DORONG PEMDA AJUKAN USULAN KEBUTUHAN GURU AGAMA

Merawat kehidupan kebangsaan yang beragama adalah amanat para pendiri bangsa yang dituangkan dalam konstitusi negara. Dimulai dari Pancasila (sila ke-1), UUD 1945 (Pasal 29), dst. Selanjutnya karena penanaman pendidikan agama diantaranya menjadi tanggung jawab ranah pendidikan, maka ia termaktub dalam undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mulai dari UU no. 2/1989, UU no 20/2003, UU no.20/2013 tentang Sisdiknas, dan ketentuan-ketentuan di bawahnya. Tujuannya jelas yakni menciptakan insan yang cerdas, beriman dan bertakwa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka posisi guru agama sangat strategis.

Tandatangani petisi ini klik https://chng.it/y876867549

Pengadaan guru agama

Salah satu komponen pendidikan yang perlu dipenuhi adalah guru. Sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, maka guru agama yang dimaksud adalah guru agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha,dan  Khonghucu. Mereka adalah ujung tombak pelaksanaan pendidikan agama di lapangan, dalam hal ini pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah umum lainnya.

Pengadaan guru agama merupakan pangkal lestarinya pendidikan agama di sekolah. Hal ini menjadikan kewajiban negara sebagai pengejawantahan konstitusi tersebut di atas. Karena menjadi kewajiban negara maka seyogyanya kesejahteraan guru agamapun menjadi tanggungan negara dengan menjadikannya sebagai pegawai negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian belum sepenuhnya negara mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu sebagai wujud keikutsertaan dalam hajat pendidikan nasional, masyarakat ikut berperan dalam pengadaan guru agama melalui pengadaan guru agama diluar ASN yang dikenal sebagai tenaga honorer.

Ketersediaan guru agama masih terbatas dan sebagian besar berstatur honorer. Dikutip dari laman kompas.com, berdasarkan data Kemendikbudristek, kebutuhan guru agama di sekolah negeri sebanyak 350 ribu guru. Namun saat ini baru tersedia sekitar 107 ribu guru agama ASN. Dengan demikian dibutuhkan sekitar 242 ribu guru agama ASN dengan perincian 125 ribu guru agama Islam, 57 ribu guru agama Kristen, 36 ribu guru agama Katolik, 13 ribu guru agama Hindu, 8 ribu guru agama Buddha,  dan seribu guru agama Khonghucu.

Masih dari sumber yang sama, Sekretaris Dirjen GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengatakan bahwa dari kebutuhan guru agama sebanyak 242 ribu guru tersebut usulan guru agama dari pemda hanya 39 ribu guru. Sementara pada PPPK 2021 pemerintah pusat mengalokasikan 27.303 formasi guru agama. Jumlah tersebut terdiri dari 22.927 guru agama Islam, 2.727 guru agama Kristen, 1.207 guru agama Katolik, 403 guru agama Hindu, dan 39 guru agama Buddha.

Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan guru agama maka yang terjadi adalah adanya kekurangan guru agama. Guru agama semakin berkurang disebabkan karena memasuki masa pensiun atau meninggal dunia, sementara pengadaan guru yang baru belum ada lagi sejak moratorium PNS tahun 2011. Hal yang fatalpun terjadi, yakni pendidikan agama dilakukan oleh guru yang tidak berlatar belakang pendidikan agama. Hasilnya bisa ditebak, siswa hanya diajarkan tekstual keagamaan tanpa menyentuh substansi ajarannya.

Bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut? Siapa yang berwenang memenuhi kebutuhan guru agama?

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 16/2010 pengangkatan guru agama merupakan kewenangan Kemenag dan/atau Pemda. Memerinci hal tersebut Sekjen Kemenag Nizal Ali menyatakan bahwa sejak otonomi daerah diberlakukan, pengangkatan guru agama  terbagi menjadi dua. Yaitu guru agama yang diangkat Kemenag dan  guru agama yang diangkat oleh pemda. Pertama, guru yang diangkat oleh Kemenag adalah guru agama pada lembaga pendidikan agama negeri seperti madrasah negeri, sekolah agama Kristen dan Katolik negeri. Kedua, guru agama yang diangkat oleh pemda. Inipun terbagi menjadi dua lagi, yakni pemerintah kabupaten/kota mengangkat guru agama sekolah tingkat dasar (SD, SMP) yang dikelola pemkab/pemkot, dan pemerintah provinsi mengangkat guru agama sekolah negeri tingkat menengah (SMA, SMK) di bawah pemprov. Adapun kewenangan Kemenag terhadap guru agama di sekolah pemerintah adalah dalam hal pembinaan. Demikian dijelaskan Nizar yang dimuat di laman liputan6.com.

Dengan demikian makin jelaslah bahwa kewenangan mengusulkan hingga mengangkat guru agama di sekolah umum adalah kewenangan pemerintah daerah (pemkab/pemkot dan pemprov).

Sekarang kita lihat fenomena terkini, bagaimana dengan pemerintah daerah tentang amanah ini.

Pengadaan guru agama yang penuh lika-liku ini menimbulkan riak di kalangan guru. Mereka resah karena formasi mereka di PPPK tidak jelas. Bahkan di beberapa daerah terkesan pemerintah setempat tidak mengusulkan. Di Kab. Lebak provinsi Banten misalnya. Dikutip dari laman bingar.id, Kab. Lebak kekurangan 2.000 guru agama. Kekurangan ini sudah diusulkan Kemenag setempat kepada pemkab Lebak. Hingga kini guru-guru agama honorer yang dimotori guru PAI setempat masih terus berjuang agar formasi kebutuhan guru agama di daerahnya diusulkan Bupati ke pemerintah pusat.

Sementara daerah lain juga risau dengan penghapusan guru honorer melalui pengangkatan sebagai tenaga PPPK. Namun karena disaring melalui test maka tidak semua guru honorer lulus penyaringan. Sementara guru honorer ditiadakan. Akibatnya sekolah akan mengalami kelangkaan guru, termasuk guru agama. Demikian kejadian di prov. Kepulauan Riau dikutip dari laman tribunnews.com.
Sementara itu di Kota Serang, Banten, guru agama merasa dipermainkan. Apa pasalnya? Mereka disilakan ikut tes PPPK namun setelah lulus formasinya tidak ada. Demikian menurut salah seorang guru PAI honorer SDN Bendung, Kec. Kasemen, Kota Serang yang dimuat laman banpos.co.

Dikutip dari laman metro.tempo.co, DKI Jakartapun mengalami kekurangan agama Hindu sebanyak 30 orang dari kebutuhan sebanyak 100 guru. Demikian dikatakan Made Sudarta Ketua Suka Duka Hindu Dharma (SDHD) DKI Jakarta.

Berita tentang kekurangan guru agama banyak berseliweran di media massa dan telah terjadi sejak bertahun-tahun. Melalui PPPK inilah ikhtiar dilakukan untuk memenuhinya. Peran pemerintah daerah tentu sangat dibutuhkan didukung data-data akurat dari Kemenag maupun organisasi profesi guru agama seperti Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), organisasi profesi guru agama Kristen, Katolik, Hindu (PANDUNUSA), Buddha (PERGABI), dan Khonghucu.

Sebelumnya, di tahun 2021 porsi guru agama pada PPPK tidak muncul. Namun atas perjuangan semua pihak akhirnya dimunculkan meski dalam jumlah yang belum memadai. Salah satunya dilakukan oleh AGPAII melalui beberapa kali mediasi di tingkat DPD, DPW dan DPP. Di tingkat DPP dilakukan melalui advokasi melalui DPR RI, Kemendikbud, dan Kemenag. Sedangkan melalui media sosial AGPAII bergerak melalui change.org dengan tajuk Sertakan Guru Agama dalam Rekrutmen ASN dan PPPK Kemdikbud Tahun 2021. Petisi tersebut berhasil mengumpulkan 17.257 tandatangan.

Kali ini AGPAII kembali meluncurkan petisi melalui change.org dengan satu tujuan yaitu “mendorong pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi) diseluruh wilayah RI aktif bekerja sama dengan Kemenag dan organisasi guru agama setempat untuk mendata dan mengusulkan kebutuhan guru agama di daerahnya kepada pemerintah pusat”.

AGPAII juga mengajak seluruh organisasi profesi guru agama Kristen, Katolik, Hindu (PANDUNUSA), Buddha (PERGABI), dan Khonghucu untuk bersama-sama mendorong keaktifan pemda tersebut.

Mari gerakkan jari untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Dukung petisi ini dan sebarluaskan, klik tautan https://chng.it/y876867549

Demikian dan terima kasih.

 

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia