Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Official Web Site AGPAII
Mardani Ali Sera ikut menanggapi soal kebijakan pemerintah lewat Kemendikbud yang membuka 1 juta formasi untuk PPPK 2021.* //Instagram.com/@mardanialisera
PR TASIKMALAYA – Mardani Ali Sera soroti kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian PPPK 2021.
Menurut Mardani Ali Sera, PPPK 2021 bukanlah solusi jangka panjang dikarenakan maksimal kontraknya hanya 5 tahun.
Mardani Ali Sera juga mempertanyakan terkait kelanjutan kontrak PPPK 2021 jika sudah habis masanya.
Menurutnya, Rencana PPPK 2021 yang bertujuan menuntaskan permasalahan honorer di negeri ini tidaklah semudah itu.
“Rencana perekrutan 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai 2021 dengan tujuan menuntaskan masalah guru honorer tidak semudah itu,” tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twiter @MardaniAliSera.
Dirinya mengungkapkan, banyak guru yang pensiun namun sedikit yang direkrut sehingga menimbulkan bom waktu.
“Banyak yang pensiun tapi sedikit yang direkrut sehingga menimbulkan bom waktu,” ungkapnya.
Hal tersebut terjadi menurutnya, dikarenakan belum adanya grand design dari pemerintah tentang guru di Indonesia.
Bismillah,rencana perekrutan 1 jt guru Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja (P3K) mulai 2021 dgn tujuan menuntaskan masalah guru honorer tdk se mudah itu. Byk yg pensiun tp sedikit yg direkrut sehingga menimbulkan bom waktu,dampak dr blm adanya grand design pemerintah ttg guru— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 16, 2021
Dia juga menambahkan, Jika melihat data dari Dirjen GTK Kemendikbud, Indonesia kekurangan hampir 1,3 juta guru sampai 2024 di sekolah negeri.
“Jadi sekarang komposisinya secara garis besar 60% guru PNS, 40% guru honorer di sekolah negeri yang mengajar,” tambahnya.
Menurut Mardani Ali Sera, artinya negara punya hutang besar terhadap para guru honorer.
Menurutnya, hal ini bukanlah solusi jangka panjang dikarenakan sipatnya kontrak.
“Ketika solusinya adalah P3K, ini bukan solusi jangka panjang karena sifatnya kontrak maksimal 5 tahun, minimal 1 tahun,” jelasnya.
Dia juga mempertanyakan terkait bagaimana kejelasan sehabis kontrak, sedangkan Indonesia memerlukan 1,3 juta sampai tahun 2024.
