THE POWER OF “PETISI”

Herimirhan, S.Ag Guru PAI SMP Lazuardi Haura Global Compassionate
Pengurus DPW AGPAII Provinsi Lampung

Petisi merupakan tindakan, sikap atau pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap suatu hal, agar pemerintah pusat membela atau memperjuangkan kepentingan terhadap suatu hal yang sedang dipetisikan. Petisi juga dapat berarti sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dari pihak tersebut. Biasanya, hal ini ditandai dengan sikap dukungan berupa tanda tangan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sama dan menunjukkan bahwa sekelompok besar orang mendukung permintaan yang terdapat dalam dokumen tersebut. Di beberapa negara, hak masyarakat untuk mengajukan petisi dilindungi oleh hukum.

Terus dukung petisi guru agama https://chng.it/7jH7jXNB

Hadirnya petisi yang digagas oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru pediidkan Agama Islam Indonesia (DPP AGPAII) yang merujuk pada data dari Kemendikbudristek, tentang kebutuhan guru agama di sekolah negeri sebanyak 350 ribu guru. Namun saat ini baru tersedia sekitar 107 ribu guru agama ASN. Dengan demikian dibutuhkan sekitar 242 ribu guru agama ASN dengan perincian 125 ribu guru agama Islam, 57 ribu guru agama Kristen, 36 ribu guru agama Katolik, 13 ribu guru agama Hindu, 8 ribu guru agama Buddha, dan seribu guru agama Khonghucu.
Dari data tersebut dittemukan fakta bahwa di dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya pendidikan agama terdapat kekurangan guru seiring dengan adanya guru yang pensiun dan meninggal dunia, sementara pengangkatan ASN dari unsur guru agama belum ada, kalaupun ada porsinya masih sangat minim. Hal inilah yang juga menjadi latar belakang adanya petisi yang digagas oleh DPP AGPAII sebagai apresiasi dan performance terhadap kepentingan guru agama di berbagai daerah,
Di beberapa daerah untuk usulan guru agama sangat minim bahkan tidak ada. Ketiadaan ini jelas mengancam kekurangan guru agama secara berkelanjutan. Hal ini dapat berakibat fatal dari kekurangan guru agama tersebut, diantaranya “mata pelajaran pendidikan agama diajarkan oleh guru yang basic-nya BUKAN guru agama”. Dinamika seperti ini harus menjadi perhatian yang serius jangan sampai terjadi, sebagaimana sabda nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam (SAW) “Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya: “Bagaimana maksud amanah disia-siakan?’ Nabi menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Al-Bukhari)
Dalih lain adalah tidak adanya data valid tentang kekurangan dan kebutuhan terhadap guru agama yang ada di daerah. Sehingga dibutuhkan solusi yang konkrit terhadap masalah ini dan diperlukan langkah aktif pemerintah daerah (Pemda) untuk bekerja sama bersinergi dengan Kementerian agama setempat dan organisasi profesi guru agama dalam memfasilitasi ketersediaandan keberaadaaan guru agama.
Mengutip pendapat Sekjen Kemenag Nizar Ali yang diperoleh dari laman liputan6.com, beliau mengungkapkan bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama No. 16/2010 pengangkatan guru agama merupakan kewenangan Kemenag dan/atau Pemda. Sejak otonomi daerah diberlakukan, pengangkatan guru agama dilakukan oleh dua instansi yaitu oleh Kemenag dan pemda. Guru yang diangkat oleh Kemenag adalah guru agama pada lembaga pendidikan agama negeri seperti madrasah negeri, sekolah agama Kristen dan Katolik negeri. Adapun guru agama yang diangkat oleh pemda meliputi guru agama yang diangkat oleh pemkab/pemkot untuk sekolah tingkat dasar (SD, SMP) dan oleh pemprov untuk guru agama sekolah negeri tingkat menengah (SMA, SMK).
Momentum yang sangat tepat kita sebagai tenaga pendidik guru agama untuk bersatu singsingkan lengan baju bersatu saling membahu bersinergi dan berkolaborasi untuk mendorong pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi) diseluruh wilayah RI aktif bekerja sama dengan Kemenag dan organisasi guru agama setempat untuk mendata dan mengusulkan kebutuhan guru agama di daerahnya kepada pemerintah pusat, dengan menanda tangani petisi yang digaungkan oleh pengurus DPP AGPAII dibawah komando bapak Dr. Manan Marbawi, MA. Sampai saat ini tidak kurang dari 9.000 responden dari unsur guru agama yang sudah menanda tangani petisi tersebut, kontribusi dari guru agama sewilayah nusantara berharap dapat terus bertambah mendukung petisi ini.
Moment petisi tersebut dapat dijadikan landasan untuk Show Off Power unjuk kekuatan guru agama di Indonesia dengan berkolaborasi dan bersinergi antara satu dengan yang lain dalam memperjuangkan nasib guru agama. Usaha yang maksimal akan menghasilkan output yang maksimal juga, oleh sebab itu kontribusi dari guru agama untuk merespon dan mendukung petisi yang digagas oleh Dewan Pengurus Pusat AGPAII sebagai upaya untuk memperjuangkan nasib guru agama khususnya dan pendidikan agama di nusantara pada umumnya. Kalau bukan kita guru agama yang perduli siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi.[]

Featured picture disediakan oleh ruangobrol.id

#saveguruagama

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia