TRAGIS! TIDAK JELAS NASIB GURU AGAMA DI KAB. BOGOR YANG TEGAR BERIMAN

Cibinong_ Nasib guru Pendidikan Agama Islam (PAI) honorer sekolah negeri di Kabupaten Bogor sampai hari ini tidak jelas. Pasalnya  pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 formasi bagi guru honorer PAI tidak tersedia alias nihil. Demikian terungkap saat Koordinator Lapangan Guru Honorer PAI SD dan SMP Kabupaten Bogor Lina Lustiana melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Cibinong, Kamis (21/07/2022). Lina bersama rombongan diterima Kepala BKSDM R. Irwan Purnawan, SH., MH., M.Kn. di kantornya.

“Kondisi tersebut membuat para guru PAI honorer di SD dan SMP negeri Kabupaten Bogor yang jumlahnya mencapai 1299 orang sangat kecewa,” ujar Lina. Ia berharap agar pada seleksi PPPK tahun 2022 ini guru honorer PAI di wilayahnya mendapatkan formasi.

Dukung Petisi Pemda usulkan kebutuhan guru agama klik https://www.change.org/DaruratGuruAgama

Sementara itu menurut Irwan Purnawan, pihaknya sudah mengusulkan formasi tersebut ke pemerintah pusat namun sistem sudah terkunci (tidak menerima pendaftaran karena melampaui batas waktu, red). Demikian dikatakan Irwan saat audiensi.

“Ini tragis sekali kuota P3K kabupaten Bogor nihil dan di pusat sudah dikunci,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten Bogor Rahmi Ifada menyatakan bahwa pihaknya bersama PAIS Kemenag Kabupaten Bogor sudah menyampaikan aspirasi pengajuan guru PAI sejak pertengahan tahun 2021.

“AGPAII dan PAIS Kemenag Kab. Bogor sudah melakukan zoom (pertemuan daring) dengan Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kab. Bogor sebanyak 3 kali sejak 2021,” tegas Rahmi.

Guru PAI honorer Kab. Bogor beraudiensi dengan kepala BKPSDM (dok)

Tentunya sangat tragis dan miris formasi guru PAI di Kabupaten Bogor sampai tidak tersedia. Di kabupaten yang mengusung motto Tegar Beriman dengan misi Mewujudkan Kesalehan Sosial ini pemenuhan guru agama sampai nihil. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 16/2010 pengangkatan guru agama SD dan SMP menjadi kewenangan pemkab/pemkot. Tempat mengajarnya di Kemendikbudristek namun untuk pembinaan dilaksanakan oleh Kemenag. Sementara itu kebutuhan guru PAI di Kabupaten Bogor sudah disuarakan oleh AGPAII dan PAIS Kemenag sejak pertengahan 2021.

Berdasarkan kabar di media yang beredar menjelang pelaksanaan ujian PPPK 2021, Dirjen GTK Iwan Syahril mengeluhkan usulan Pemda untuk formasi P3K sangat minim. Demikian dikatakan Dirjen GTK saat RDP Panja Formasi GTK PPPK 2022 Komisi X DPR RI, Senin (28/3). Menguatkan hal ini, dari 47 kab/kota yang dirilis sudah menyampaikan data formasi, Kabupaten Bogor tidak termasuk didalamnya (https://youtu.be/aws8kSx1rY0).  Sementara itu dilansir dari https://edukasi.sindonews.com, hingga Februari 2021 kuota yang disediakan pemerintah pusat sebanyak 1 juta porsi hanya terisi 600 ribu usulan.

“Kami tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti tes dan hanya jadi penonton. Padahal jelas-jelas kami terdata di Dapodik sebagai guru PAI di sekolah negeri,” ungkap Lina.

Kenyataan di lapangan ini tidak sebanding antara motto dan visi dengan upaya mewujudkannya. Siapapun tahu bahwa peran guru agama dalam membina akhlak dan karakter peserta didik yang menjadi landasan terwujudnya cita-cita “beriman” tersebut pada motto. Motto tidak sebanding dengan perhatian dan upaya pemerintah daerah, bahkan terkesan menganggap sebelah mata dan melemparkan kewenangan ke pihak lain.

Pengurus DPD AGPAII Kabupaten Bogor telah melayangkan surat memohon kejelasan nasib guru PAI kepada instansi terkait. Seluruh guru honor Pendidikan Agama Islam  di Kabupaten Bogor akan terus berupaya menyuarakan haknya kepada pemerintah. Guru agama tidak perlu berkecil hati, kita tetap bersemangat, meskipun tahun 2022 ini guru Pendidikan Agama Islam belum mendapatkan kejelasan. Apakah mendapatkan formasi PPPK, atau tidak.

Masih menurut Lina, kabar dari BKPSDM kemarin sangat mengecewakan bahwa di tahun ini tidak ada formasi untuk guru PAI. PPPK tahun 2022 untuk prioritas yang telah lulus passing grade.

“Nah, bagaimana kami bisa lulus passing grade ikut tes aja tidak bisa, karena tidak ada formasi,” ungkapnya.

Lina berharap Pemkab Bogor benar-benar menangani kasus ini dalam hal ini Disdik, BKPSDM, DPRD berkoordinasi dengan Kemenag Kabupaten Bogor dapat segera memberikan solusi bagi masalah ini. Karena tidak adanya formasi guru PAI honorer di SD dan SMP pada seleksi PPPK ini merupakan hal serius dan penting sekali yang perlu mendapat perhatian karena terkait dengan pembinaan spiritual dan mental siswa.[]

Bogor, 22 Juli 2022

Kontributor : Rahmi Ifada

@MasMenteri

 

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia